Rosi Nani Putridewi Rosi Nani Putridewi Karakteristik Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes
Tan Henny Tanuwidjaja Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezeigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)
Dina Salsabila Heniasari, Lanni Agustin, dan Priskila Lambasa Septuagesima SiregarEksekusi Terhadap Aset Bank Asing Yang Berada Di Luar Negeri Terhadap Bank Asing Yang Terlikuidasi Di Indonesia
Ardini Octaviarini Kepailitan Bumn Yang Dimohonkan Atas Dasar Hak – Hak Buruh Yang Tidak Dipenuhi
Anik Marfistasari, Ennys Kurniawati, dan Badzlina Putri IndraswatiPaten Terhadap Aplikasi Program Komputer Berbasis Financial And Technology Di Indonesia
Intifada Atin Nisya’ Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat)
Elizabeth Irianti Mayangsari Runtu dan Lanny Ramli Pelepasan Hak Atas Upah Dalam Perjanjian Bersama Antara Pengusaha Dan Pekerja/Buruh
Grace Immanuel Limongan Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Sengketa Lelang Perbankan Syariah

KEPASTIAN HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENERBITAN PERIZINAN DIBIDANG PERTAMBANGAN

Anastasia Pricillia Wibowo 

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG 

Abitya Indah Rosiani dan Rusdianto Sesung

HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PUTUSAN MK NO.71 PUU-XX 2022

Fitri Mindari Handayani dan Moh. Saleh

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU TAMBEE DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Ismail Th. Sapiu

URGENSI AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA NOTARIS DALAM BISNIS WARALABA DITINJAU DARI

PASAL 1245 KUH PERDATA

Ahmad Naufal Qois dan Habib Adjie

PENERAPAN DISKRESI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DALAM

PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Vieka Ariestyani Antari dan Moh. Saleh

PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEXSUAL DI LINGKUP KELUARGA
Heri Sampurno

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KARENA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT ATASAN
I Made Sukartha

DIGITALISASI PERADILAN PERDATA MELALUI E-COURT BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
Mochamad Rusli Efendi

TRANSPARANSI PENETAPAN LP2B: MASALAH HUKUM DAN IMPLIKASI PADA KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Ihwanun Mudhofir Hariri

KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Siti Sundari dan Rusdianto Sesung

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SORONG
Rauf Ulupalu