PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DALAM HAL KEPAILITAN MUDHARIB

  • Danial Najih Rabbani Universitas Airlangga
Keywords: Mudharabah, Bankruptcy, Guarantee

Abstract

Cases in the world of conventional banking or sharia banking is increasing, causing the need for legal certainty in the banking sector so that no one feels disadvantaged. In giving assurance of legal certainty is required the role of written law which contained in contract on mudharabah financing. Akad mudharabah itself is a financing for the results between sharia banks with customers. But not a little sharia financing has problems. Like a bankruptcy experienced by a customer due to not being able to manage a business properly. The bankrupt customer will be executed by the sharia bank by selling the guarantee object. The proceeds from the sale of collateral will be paid to the customer's liability to the sharia bank. if any remaining sales, then the property is left to the receiver to be paid to the customer's debt to the other creditor. However, if the sale of the guarantee can not fulfill its debt to the sharia bank, the sharia bank shall file the receivable to the receiver for the settlement of the remaining receivables.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BUKU
Susanto, Burhanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII press, Yogyakarta, 2008.
Usanti, Trisadini P dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, PT. Bumi Askara, Jakarta, 2013.
Simamora, Sogar Y, Prinsip Hukum kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Disertasi, PascaSarjana, Unair, Surabaya, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet.VI, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Umam, Khotibul, Perbankan Syariah, Cetakan Pertama, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, jakarta, 2001.
Kartini, Mulyadi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Dampak Hukumnya, Alumni, Bandung, 2001
Usanti, Trisadini P dan Abdul Shomad, Hukum Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2015.
Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqh Lima Madhab, Lentera, Jakarta, 1999.
Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
Anisa, Siti, Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Pailit Di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2008.
Usman, Rachmad, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
Kartini Mulyadi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya, Alumni, Bandung, 2001.
Sjadeini, Sutan Remy, Memahami Undang-undanh No.34 tahun 2004 tentang Kepailitan, Alumni, Bandung, Cet III tahun 2009.
Badrulzaman, Mariam Daruz, Mancari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1993.
Subhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan, Fajar Inter Pratama, Jakarta, 2008.
Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika II, Jakarta, 2010.
Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1985. Partnership and Profit-sharing in Islamic law. London: the Islamic Foundation,1985.
Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute, Jakarta, 2000.
Karim, Adiwarman A, Bank Islam (analisis fiqih dan keuangan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Usaman, Rachmadi, Produk Dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
Hartini, Rahayu, Hukum Kepailitan Edisi 2, Sofmedia, Jakarta, 2010.
Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu Surabaya, 1987.
Ansori, Abdul Ghofur, Hukum Perbankan Syariah, Refika Aditama, Bandung, 2009.
Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Alvabet, Jakarta, 2002.
M Umer Chapra dan Tarikullah Khan, Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompillasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia
Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

JURNAL
Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute, Jakarta, 2000.
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, Ekonisia, Kampus FE-UII, Yogyakarta, 2003.
Mariana Sutadi, “Hukum Acara pada Pengadilan Niaga”, Dalam Litbang MA, makalah Para Pakar yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Mahkamah Agung RI, h.54-55.
Eliyana, “Actio Paulina dan Aspek Pidana dalam Kepailitan dalam Hubungannya dengan Tugas Kurator”, Dalam: Emmy Yuhassarie (eds.), Kewajiban Pailit dan Standar Pelaporan dalam Kepailitan dan perlindungan Kurator dan Harta Pailit, Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
Konsep Syariah dalam Sistem Perbankan Islam, Kuala Lumpur: BIMB Institute of Research and Training (BIRT), hal.v. Perniagar dari an Rita, Kuala Lumpur, 1998.
Sunarmi, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2012.
Trisadini Prasastinah Usanti, “Fungsi Agunan Pada Pembiayaan di Bank Syariah”Jurnal Ilmu Sosial”. Unniversitas Sunan Giri No. 16/04/01/2005.
Abd Shomad, Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah, yuridika, vol 16 4 juli-agustus 2001.
JURNAL SPIRIT PRO PATRIA
Published
2018-04-27