KONSEP PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PADA KEADAAN BENCANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Fandri Rachmanto

 

PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OLEH KREDITUR YANG BERASAL DARI PERALIHAN PIUTANG ( CESSIE )

Dian Siscawati Setyawan

 

PEMEKARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Moh. Saleh dan Puthut Bayu Seno

 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HONORARIUM KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN DI INDONESIA

Mohammad Yusuf Effendy dan Miftakhul Huda

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK DIBAYARKAN HONORARIUM

Disty Wahyu Pratama dan Kukuh Muljo Raharjo

 

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( PTSL ) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Aqsha Rajasa dan Indrati Rini

 

ILMU NEGARA DAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA: NEGARA HUKUM PANCASILA SEBAGAI JEMBATAN KONSEPTUAL DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM NASIONAL

Irza Ahmad Firdany

 

HUKUM ACARA PERADILAN PIDANA SERANGKAIAN ATURAN DAN PROSEDUR YANG MENGATUR PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA

Moch. Dodik Munawir, Nandhirza Izal Adiara, Imam Fayrus Zabadi Dan Irza Ahmad Firdany

 

TITIK SINGGUNG KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN PERDATA DALAM PERKARA WANPRESTASI

Purwo Adi Nugroho

 

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL: TEORI KEBERLAKUAN, RELASI DENGAN HUKUM NASIONAL, DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Moch. Dodik Munawir Dan Nandhirza Izal Adiara

 

KEABSAHAN IZIN PEMAKAIAN TANAH PASCA TERBITNYA SK.MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 53/HPL/BPN/97 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Toek Hartantijo

 

HUKUM INTERNASIONAL

Moch. Dodik Munawir Dan Nandhirza Izal Adiara

Arief Dwi Atmoko dan Bobby                                                                                                        

Kedudukan Hukum Penyidik Terhadap Obyek Praperadilan

 

Bintang Aulia Hutama dan Tri Sadini Prasatinah Usanti                                               

Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 

 

Stevie Maggie Santoso                                                                                                                    

Tanggung Gugat Rumah Sakit Bm Dan Tim Dokter Atas Tindakan Pembiusan Total

Di Pergelangan Tangan Tn Yang Berakibat Syaraf Jaringan Tangan Mati Dan

Membusuk Sehingga Dua Jari Harus Diamputasi

 

Dimas Karnadi Sofian                                                                                                                     

Pengawasan Ketenagakerjaan Di Bidang Kesehatan Kerja Sebagai Upaya

Perlindungan Hukum Bagi Buruh

 

Anissa Sesio Julia Putri                                                                                                                   

Analisis Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Persekongkolan

1. Angkasa Pura II dan PT. Telekomunikasi Indonesia dalam Pengadaan Layanan

E-Pos di Bandara Soekarno-Hatta

 

Zukhruffiyah Rizqi Addinda dan Hadi Shubhan                                                                        

Kepailitan Joint Operation Dan Tanggung Jawab Para Peserta Joint Operation

 

Fabiola Ceasaria Tiffany                                                                                                                

Tanggung Gugat Hendri Dan Pegawai Bni Tasikmalaya Terhadap Siska Goei Atas

Kerugian Akibat Pemblokiran Bilyet Giro

 

Oryza Puspa Yudha                                                                                                                        

Optimalisasi Kuota Perempuan Di Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 22-24/PUU-VI/2008

HAK MASYARAKAT ADAT ATAS PENGELOLAAN TANAH ULAYAT YANG DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH DESA

Anastasia Pricillia Wibowo                           

 

MINUTA AKTA NOTARIS DALAM BENTUK ELEKTRONIK

Ahmad Rifaldi dan Habib Adjie                

           

IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NO 11 /POJK.03/2020 TERHADAP PENANGGUHAN DAN  KERINGANAN HUTANG PIUTANG DEBITUR LEASING DALAM PANDEMIK COVID19

Junnytte Juliana Pinca, Linda setiawati, Kuntri Selvilia Lidya Sari, Nabella Lestyanti Geraldin, dan Lorensya Mulyagita Anggraeni                       

 

KEABSAHAN PENANDATANGANAN APBD OLEH PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Mohammad Ashari              

 

KEABSAHAN PERWALIAN TINDAKAN HUKUM ATAS JUAL BELI TANAH DENGAN PENJUAL ANAK DI BAWAH UMUR ( STUDI PENETAPAN NEGERI NOMOR : 109/PDT.P/2015/PN.KDL)

Anzal Sabri dan Vanes Sabri          

 

PENDIRIAN  PERSEROAN TERBATAS OLEH SUAMI ISTERI DENGAN MODAL HARTA BERSAMA

Nonot Roesito Agay 

 

PROBLEMATIKA YANG MUNCUL KARENA PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK

Rio Prasetio  

 

KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURABAYA

Syafira Indra Rochmana dan Bambang Arwanto           

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS MEMASUKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK

Muhammad Insanul Kautsar

 

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR SEBAGAI PEGAWAI NOTARIS DALAM HUKUM KENOTARIATAN

Muhammad Eldian Fahmi  

 

PEMERIKSAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERADILAN PERDATA MELALUI E-COURT

Mochamad Rusli Efendi

 

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN

Dinda Istifarah         

 

KEKUATAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA ATAS ASSET REPLACEMENT DEBITUR BAGI PERBANKAN

Firman Iswahyudi Mustopo

 

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM ARISAN ONLINE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT

Iwan Mulyawan

PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN

Ony Frengky Rumihin dan Risma Marleno

 

KEWENANGAN PENAGKAPAN TANPA SURAT PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN DISKRESI

Dewantoro

 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENANGGUHAN PENAHANAN

Rizal Cahyadi

 

ADAPTASI HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM DAGANG INDONESIA TERHADAP TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL: KAJIAN NORMATIF ATAS KETIDAKMEMADAIAN KODIFIKASI

Irza Ahmad Firdany  

 

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA

Risma Marleno dan Ony Frengky Rumihin

 

SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM

Verrell Tristan Sulistiano

 

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Vicki Kurniawan