KEAMANAN SURAT UTANG NEGARA YANG DIJUAL SECARA LELANG DITINJAU DARI ASAS AKUNTABILITAS

Abstract

Pemerintah melelang tujuh seri Surat Utang Negara pada tanggal 29 Maret 2022, lelang dilakukan agar pemerintah mendapatkan dana untuk membiayai APBN 2022, dengan melaksanakan lelang Surat Utang Negara untuk seri SPN03220629 (new issuance), SPN 12230330 (new issuance), FR0090 (reopening), FR0089 (reopening). Tujuan seseorang berpartisipasi dalam pelaksanaan lelang Surat Utang Negara adalah untuk berinvestasi, mengingat bahwa Surat Utang Negara termasuk obligasi, yakni salah satu produk yang dijualbelikan dalam pasar modal sebagai lingkup investasi. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya, maka segala yang ada dalam obyek Surat Utang Negara harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, baik dari aspek hukumnya maupun aspek ekonomis. Metode penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode analisis deskriptif analitis tentang keamanan Surat Utang Negara yang dijual secara lelang ditinjau dari asas akuntabilitas. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis bahan-bahan kepustakaan, serta studi penelusuran bahan internet meliputi artikel dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dan kritis. Lelang Surat Utang Negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multi price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Dalam penerapan asas akuntabilitas, pemerintah harus memberikan jaminan kepastian dan keamanan terhadap objek lelang Surat Utang Negara, baik secara yuridis maupun ekonomis. Mengingat bahwa Surat Utang Negara adalah bagian dari harta kekayaan, yang mana harta kekayaan terdapat potensi risiko di dalamnya, dapat berpotensi merugikan dan/atau menguntungkan pihak-pihak yang menguasai objek tersebut.