PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) ATAS OBJEK HAK ATAS TANAH PADA KASUS LELANG YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMENANG LELANG
Abstract
According to article 1917, BW is a verdict that only binds the litigants. Derden verzet or which also can be called as a third-party resistance is a confiscation of execution or sequestration that not only be submitted on the basis of property rights but it can be submitted by the owner or the ones who feel that they have the rights of the seized goods which have already submitted to The Chairman of The Court. The way to fight against execution is when the execution itself is not happening yet and if the execution is already on process then efforts through a civil lawsuit can be taken. Derden verzet, which is an execution based on property rights can be considered to delay the execution. The basic argument of property rights regarding Article 195 paragraph (6) HIR which limit the arguments that are allowed to be used to submit resistance against execution. The proper implementation against derden verzet is when the opposition has proof of resistance postulate, if the state court accepts, it is better to delay and let the court decides if the execution should be delayed or not with the decision of the court trial. Legal actions as a form of legal protection to the execution winner and the 1908 gazette number 189 about the auction rule. The purpose of this essay is for observation and research about the execution delay on the basis of the third-party opposition and legal protection for the winner of execution auction when there is a third-party resistance.
Downloads
References
J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (Buku 2), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
Munir Fuadi, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktik, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia, Jakarta, 1998
…………………., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2005
…………………, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua), Sinar Grafika, 2006
M. Khoidin, Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan, LaksBang Pressido, Yogyakarta, 2005
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1989
Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1991
Retnowulan Sutantio, dkk., Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1997
Soetomo, Pedoman Jual Beli Tanah, Peralihan Hak Dan Sertifikat, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1984
Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Universitas Airlangga Press, Surabaya, 1996
Peraturan Perundang-Undangan
Herziene Inlandsch Reglement
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK/.09/1993 tentang Pengurusan Piutang Negara Menteri Keuangan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
Peraturan Lelang, Peraturan Penjualan Dimuka Umum di Indonesia (Ordonansi 28 Februari 1908, S. 1908-189)
Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang (SE BUPLN) Nomor 44/PN/2000 tentang Petunjuk Balai Lelang
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 142/Pdt.G/1996/PN,Jbr
Jurnal
M. Yahya Harahap, Permasalahan Eksekusi, Artikel dalam Majalah Varia Peradilan Tahun VIII Nomor 85, Oktober, 1992
Sundari Arie, Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Perbankan, Wanprestasi dan Penjualan Agunan Melalui Balai Lelang, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari mengenai peluang Bank Swasta Nasional sehubungan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit yang bermasalah melalui balai lelang, Surabaya, 23 Oktober, 1997
Varia Peradilan, IKAHI tahun VIII Nomor 89, Februari 1993, tanggal 5 Agustus 1992
Wijaya Kusuma, Pelelangan Dalam Rangka Eksekusi Pengadilan Negeri dan Pelelangan oleh PUPN, Pustaka Peradilan Jilid IV, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 199
Internet
Derden verzet atau gugatan perlawanan, http://www.hukumonline.com
Akta Pembebanan Hak Tanggungan, http://www.negarahukum.com
Nur Hariandi Tusni, S.H., M.H., Syarat Perlawanan Eksekusi, http://www.gresnews.com
Fiat Justitia Ruat Caelum-Hendaklah Keadilan Ditegakkan Walaupun Langit Akan Runtuh, http://www.santoslolowang.com/hukum/derden-verzet-karena-hak-milik
