PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN RUMAH DIATAS TANAH NEGARA
Studi Kasus Di Kalimantan Utara
Abstract
Land cases are increasing and varied, given the increasing need for the land, it also increases the need for legal certainty in the land sector. In providing legal certainty, it is necessary to have a complete and clear written legal instrument and be implemented consistently and provide convenience to the right holders of the land. The landowner does not by itself become the owner of the building erected on the land. A building may be built on someone else's land, usually in accordance with the agreement made between the landowner and the owner of the building. The issue of home ownership that has not yet been certified often creates many problems that may occur in the future, considering that the house is a building that stands on land that must be registered to the Land Office. From the description of the case study conducted ownership of the house on State land precisely in the area of North Kalimantan Nunukan.
Downloads
References
A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria, (Mandar Maju, 2001)
Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah, (Pustaka Yustisia, 2009)
Irawan Soerodjo, Kepastian Hak atas Tanah di Indonesia, (Arkola, 2002)
Nurus Zaman, Politik Hukum Pengadaan Tanah, Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, (PT Refika Aditama, 2016)
Rudi Indrajaya dan Ika Ikmassari, Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang Hilang, (Visimedia, 2016)
Sarkawi, Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum, (Graha Ilmu, Yogyakarta)
Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Edisi Kedua, (Sinar Grafika, 2004)
Urip Santoso [e], Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, (Kencana Prenadamedia Group, 1999),
Jurnal :
Abshoril Fithry dan Sjaifurrachman, Tinjauan Yuridis tentang Tanah Hak Milik yang Digunakan oleh Negara untuk Kepentingan Umum, (Jurnal Jendela Hukum, Vol. 3, No. 1, April 2016)
Asri Agustiwi dan Frans Simangunsong, Tinjauan Tentang Prosedur Permohonan Hak Atas Tanah, Rechtstaat: (Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 3, 2009)
H. Akh. Munif, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Rakyat Atas Tanah dalam Pembangunan ; Kajian Atas Perpres Nomor 65 Tahun 2006, (Jurnal Yustitia, Vol.11, No.1, Mei 2011)
Ni Wayan Pipit Paidawati dan I Nengah Suharta, Sifat Pembuktian Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Kertha Semaya, Vol. 4, No. 1, 2016)
Renny N.S. Koloay, Dampak Positif dan Negatif dalam Tukar Guling Barang Milik Negara, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 9, Agustus 2016)
Ulfia Hasanah, Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-pokok Agraria Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2013)
Urip Santoso, Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Perusahaan Swasta, (Perspektif, Vol.15, No.3, Juli 2010)
Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 204).
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Surat Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 44/Pdt.G/2010/PNBwi.
