ADVOKAT MELANGGAR ETIKA PROFESI YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA
Abstract
Profesi advokat merupakan salah satu pilar penegakan hukum yang memiliki kedudukan
strategis dalam mewujudkan negara hukum (rechtstaat) berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai officium nobile, advokat
dituntut menjalankan profesinya secara independen, profesional, berintegritas, serta
menjunjung tinggi kode etik profesi. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan
berbagai bentuk penyimpangan yang tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga memenuhi
unsur tindak pidana, seperti penipuan terhadap klien, penggelapan dana titipan, pemalsuan
dokumen, pemberian suap, obstruction of justice, tindak pidana pencucian uang, serta
penyalahgunaan kewenangan profesi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran
etik dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur
delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pelanggaran kode etik advokat
dengan pertanggungjawaban pidana, menjelaskan batas antara pelanggaran etik dan tindak
pidana, mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran yang berimplikasi pidana, serta mengevaluasi
efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap advokat. Penelitian menggunakan
metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan
pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik dan tindak pidana merupakan
dua rezim hukum yang berbeda, namun dapat berjalan secara bersamaan (double
accountability). Proses pemeriksaan etik tidak menghapus kewenangan aparat penegak
hukum untuk melakukan penyidikan maupun penuntutan apabila perbuatan advokat
memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan
profesi advokat melalui penguatan Dewan Kehormatan, peningkatan transparansi
pemeriksaan etik, harmonisasi regulasi profesi, serta pembentukan mekanisme koordinasi
yang efektif antara organisasi advokat dan aparat penegak hukum.