The Authority of State Administrative Courts in Resolving Cases Involving Unlawful Acts Arising from the Issuance of Defamatory Policy Regulations

Abstract

Perkembangan hukum administrasi pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Salah satu implikasinya adalah perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili tindakan pemerintahan, termasuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Meskipun demikian, masih terdapat persoalan mengenai apakah kerugian masyarakat yang timbul akibat ditetapkannya peraturan kebijakan (beleidsregel) dapat menjadi objek penyelesaian di PTUN. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat peraturan kebijakan, mengidentifikasi kekosongan norma yang masih terjadi, serta merumuskan konsep ideal perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan maupun Keputusan Tata Usaha Negara dalam pengertian klasik, namun merupakan instrumen administrasi yang dapat menimbulkan akibat hukum nyata bagi masyarakat. Pasca berlakunya UU Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019, PTUN memperoleh kompetensi lebih luas untuk menguji legalitas tindakan pemerintahan, termasuk tindakan yang diwujudkan melalui penerbitan peraturan kebijakan sepanjang memenuhi unsur tindakan pemerintahan dan menimbulkan kerugian konkret. Namun demikian, masih terdapat disharmoni pengaturan mengenai objek sengketa, bentuk putusan, serta mekanisme ganti kerugian yang memerlukan pembaharuan hukum.